Cara Mengadukan Rumah Sakit yang Menolak Pasien Miskin

Pemerintah Mengakali Perokok dan Industri Rokok
January 12, 2013
Khasiat dan Kandungan Sarang Semut Myrmecodia
July 12, 2013

Anda menjumpai Rumah Sakit atau instansi Kesehatan yang menolak pasien miskin mendapatkan pelayanan kesehatan? Adukan ke nomor 085880001949

Orang miskin dilarang sakit, demikian pepatah satir akhir-akhir ini yang sering menjadi humor lucu namun getir di tengah masyarakat kita. Kemiskinan dan kesehatan seolah menjadi dua hal yang mahal untuk bersanding. Kesehatan dan kemiskinan pulalah dagangan yang paling laku di masa-masa kampanye pemilihan apapun di negeri ini, Indonesia.

Cara-Mengadukan-Rumah-Sakit-yang-Menolak-Pasien-Miskin

Pada dekade terakhir, mungkin didorong oleh banyak tekanan terlebih opini publik, kemiskinan dan kesehatan terlihat sudah mulai serius diperhatikan pemerintah. Dari mulai jaminan-jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, kartu sehat dan sebagainya.

Tentu hal tersebut menjadi angin harapan bagi masyarakat tidak mampu, terutama pada akses kesehatan, sebab hanya sehatlah modal utama untuk bisa menopang kelanjutan hidup.

Banyak kasus terkait kemiskinan dan kesehatan hingga muncul ke permukaan setelah angka kematian tidak lagi menjadi statstik belaka, pun ini dibantu oleh blowup sosial media.

Masih segar di ingatan kita semua akan meninggalnya sepasang balita di Jakarta karena ditolak sebuah rumah sakit karena disebabkan bermacam alasan administratif. Itu terjadi di Jakarta yang notabene adalah ibukota, bagaimana dengan di daerah-daerah, apakah lebih banyak lagi kasus-kasus hilangnya nyawa tidak tertolong akibat lambannya penanganan atau terkendala urusan administratif, atau paling parah adalah urusan biaya? Miris, orang miskin memang tidak boleh sakit, sebab jika sakit akan merepotkan dinas kesehatan, rumah sakit dan sebagainya.

Paling anyar adalah kasus di Cikarang Utara, Bekasi.  Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi terhadap rumah sakit swasta terkait meninggalnya bayi Aida (3,5) yang ditolak oleh rumah sakit dan puskesmas.

Aida, tahun putri pasangan Ipin dan Herawati warga Cikarang Utara,Jum’at ditolak Puskesmas Cikarang, Rumah Sakit Hosana Medika, dan Rumah Sakit Sentra Medika Duncan, dengan alasan tidak ada obat dan kamar IGD penuh.

Karena tak mendapat perawatan akibat ditolak di Puskesmas dan rumah sakit, Aida akhirnya meninggal dunia. (https://www.dakta.com)

Kasus yang belum terjadi, ini masih di Jakarta. Nyawa Ana Mudrika (14), warga DKI Jakarta pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak tertolong setelah terlunta-lunta ditolak empat rumah sakit di Ibukota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis. (https://metro.news.viva.co.id)

Semoga banyak pejabat yang makin peduli terhadap manajemen sehat terhadap rakyatnya, terutama rakyat miskin yang masih mempunyai hak hidup sehat di negeri ini.

Pembehanan mutlak sangat diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika dikonfirmasi tentang kasus meninggalnya Ana Mudrika (14), menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kejadian yang sudah beberapa kali terulang tersebut merupakan masalah yang harus terus dibenahi secara bertahap.

Baru-baru ini Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesejahteraan Rakyat Sujana Royat mengatakan, tidak boleh lagi ada warga miskin yang ditolak berobat di rumah sakit. Sebagaimana ditulis oleh harian kompas (https://nasional.kompas.com)

Menurut dia, pemerintah telah menganggarkan triliunan rupiah untuk program-program layanan dan pengentasan masyarakat miskin. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), misalnya, mencapai Rp 10 triliun. “Jadi, tidak boleh lagi ada warga miskin yang tidak terlayani,” ujar Sujana Royat.

“Laporkan, adukan saja ke nomor hunting di 085880001949 jika ada warga miskin yang ditolak rumah sakit. Tim kami di nomor layanan itu berjaga 24 jam dan akan membereskan aduan itu,” ujar Sujana, dalam sebuah acara dialog di Radio Komunitas Independen Radio di Pesawaran, Lampung, Kamis (16/5/2013).

Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri ini menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi kepada pengelola dan fasilitator PNPM di daerah yang melakukan penolakan terhadap warga.

“Kami akan memberhentikan (pengelola/fasilitator itu) jika ada penolakan. Ibu hamil, misalnya, tidak boleh ditolak oleh layanan PNPM generasi,” tuturnya.

Referensi:

  1. https://www.dakta.com/
  2. https://metro.news.viva.co.id
  3. https://nasional.kompas.com
  4. Gambar dari: https://cikarangonline.com