Syarat Pendirian Firma Hukum di Indonesia

Syarat Pendirian Firma Hukum di Indonesia

Apa saja syarat pendirian Firma Hukum di Indonesia? Firma hukum atau yang disebut dengan law firm adalah suatu lembaga swasta yangΒ  memberikan pelayanan hukum kepada klien yang membutuhkan. Sebenarnya, firma hukum tidak berbeda dengan firma lain. Namun, firma hukum cukup berbeda jika dibandingkan dengan firma lain yang bergerak dalam bisnis, karena hal yang ditawarkan adalah jasa pelayanan hukum. Seperti apa detail mengenai firma hukum?

Apa itu Firma Hukum?

Secara sederhana, firma hukum memberikan jasa kepada orang yang membutuhkan dalam hal ini biasanya adalah perusahaan ketika perusahaan mengalami berbagai permasalahan hukum yang mendera. Firma hukum terdiri dari beberapa orang yang ahli dalam bidang hukum. Masalah hukum yang ditangani oleh firma hukum sangat beragam. Mulai dari masalah hubungan perusahaan dan karyawan, pencemaran nama baik, hingga pertikaian antara investor asing dan lembaga keuangan Indonesia yang berkaitan dengan berbagai permasalahan dan peraturan di Indonesia, khusus untuk perusahaan biasanya sudah memiliki konsultan hukum perusahaan sendiri. Sehingga permasalahan hukum dapat ditanggapi dengan cepat dan tepat.

Β Untuk gaji masalah dan kesejahteraan, firma hukum memberikan pengacara dengan gaji yang baik dan paket bonus. Selain gaji, ribuan calon sarjana hukum untuk bergabung kantor pengacara terkenal karena reputasi dan nama.

Syarat Firma Hukum di Indonesia

Merujuk pasal 1681 KUHPerdata dan seperti dijelaskan pula dalam pasal 1 angka 4 Kepmenhukham Nomor:M.11-HT.04.02 Tahun 2004, dimana firma hukum keberadaannya serupa dengan persekutuan perdata yang berbentuk firma. Sebagai persekutuan perdata yang berbentuk firma, firma hukum didirikan oleh sedikitnya dua orang berdasarkan perjanjian dengan Akta Notaris.

Syarat pendirian firma hukum hampir sama dengan pendirian firma lainnya. Tanpa mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan, maka sebuah calon firma hukum tidak akan berhasil didirikan. Hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat antara lain:

  1. Didirikan atas akta otentik yang dibuat dihadapan notaris;
  2. Akta pendirian wajib didaftarkan dalam registrasi yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah firma hukum tersebut berada
  3. Akta pendirian yang telah terdaftar harus diumumkan dalam Berita Negara

Seperti telah dijelaskan, firma hukum termasuk sebagai persekutuan perdata (Maatschap) Persyaratan mendirikan Kantor Hukum yang dulunya didaftarkan di Pengadilan Negeri saat ini aturannya sudah berubah menjadi didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham yang mana nantinya Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) KEMENKUMHAM. Peraturan ini tercantum dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Permenkumham).

Kesimpulan

Untuk mencapai reputasi yang baik, diperlukan kerja keras dan ketaatan terhadap beberapa persyaratan yang berlaku. Reputasi yang baik dari sebuah firma hukum dibangun dengan kerja keras oleh pendiri atau pendiri dan mitra atau rekan dalam firma hukum tersebut. Tiap pengacara dalam firma hukum umumnya berlatih proses peradilan dan non peradilan seperti mediasi, penasehat hukum, dan layanan arbitrase internasional.

Leave a Reply

Butuh bantuan Download dan Info Lengkap?